Pembangunan Madrasah Rawa Bolodog Disoal

LEUWISARI – Warga Leuwisari mempertanyakan proses rehabilitasi Madrasah Rawa Bolodog Desa Linggawangi. Sebab dilakukan oleh pemborong dengan menggunakan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Leuwisari. Warga juga menduga adanya penyimpangan dalam proses pembangunannya.

Seperti diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Leuwisari Herlanto. Kata dia, dalam rehabilitasi Madrasah Rawa Bolodog terjadi penyalah-gunaan pendanaan dan mekanisme pelaksanaan.
Yakni dilakukan oleh pemborong serta bahan bangunan yang dipergunakan, bukan yang baru tapi bekas. Seperti besi, genting, batako, dan eternit diambil dari bekas bangunan sebelumnya.
“Kami lihat bahan bangunan yang dipakai menggunakan barang bekas. Sehingga, dana untuk rehab tidak maksimal. Kita malah khawatir saat digunakan nanti malah akan mencelakakan anak-anak santri,” ujarnya.
Lanjut Herlanto, kecurigaan warga semakin kuat mengingat rehabilitasi madrasah tidak pernah ada laporan keuangannya. Untuk itu, atas nama warga, Herlanto mendesak Unit Pelaksana Teknis (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan untuk segera menindaklanjutinya.
“Kami merasa dibohongi dalam proses penggunaan dana itu. Sebab, minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Leuwisari. Apabila tidak ada penyelesaian, warga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran,” tandasnya.
Sementara, Ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Leuwisari Ijan Wasdijan menyatakan, proses pembangunan PNPM MP Kecamatan Leuwisari sudah mencapai 90 persen.
“Sampai saat ini tidak ada masalah dari warga, sebab pengerjaannya menggunakan jasa pemborong,” ujarnya.
Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa proyek PNPM Mandiri Pedesaan seharusnya dilakukan oleh warga. Itu, guna merangsang tingkat partisipasi warga dalam proses pembangunan.
Apalagi proses penyaluran pendanaannya langsung dari pemerintah pusat kepada UPK PNPM di kecamatan dan desa-desa. Sehingga tidak melalui mekanisme pemerintahan.
“PNPM diturunkan untuk memaksimalkan warga dalam penggunaan dana tersebut untuk keperluan masyarakat. Harus dibentuk pengawasan khusus dalam proyek tersebut,” pungkasnya.

Adapun Rehab Madrasah Kampung Rawa Bolodog Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari menghabiskan dana Rp 80.011.500 dari PNPM dan Rp 8.025.000 dari swadaya masyarakat. madrasah itu telah berdiri megah dengan volume bangunan 18.2 x 7.7 meter persegi

Sumber : http://www.radartasikmalaya.com/

READ MORE - Pembangunan Madrasah Rawa Bolodog Disoal

PNPM Mandiri Gelar Workshop dan DOK RBM

Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan UPK yang bertugas di wilayah kecamatan terutama dalam hal pelaporan keuangan dalam pelaksanaan program nasional pemberdyaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-Mandiri) dilangsungkan kegiatan work shop, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tingkat kecamatan dalam hal pengelolaan dana PNPM mandiri perdesaan.

Kepala BPMDes dan KB Salampak melalui Kabid Pemberdayaan Guanhin baru-baru ini mengatakan, tujuan utama pelaksanaan kegiatan tersebut bukan semata untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para UPK yang ada di wilayah kecamatan untuk menyusun pelaporan keuangan, namun lebih menitik beratkan untuk memberikan pemahaman kepada para petugas agar selalu berhati-hati dalam pengelolaan dana tersebut, sebab dalam hal pengelolaan dana tersebut para petugas di kecamatan selalu diwanti-wanti baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten melalui BPMDes dan KB.

“Kita berharap dalam pengelolaan dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan sasaran sesuai dengan apa yang telah deprogram kan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten, sehingga tepat sasaran baik untuk pembangunan maupun simpan pinjam perempuan (SPP), sehingga dapat menyentuh kepetingan masyarakat yang ada di wilayah pedesaan, sesuai dengan tujuan program PNPM dalam rangka untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di pedesaan maupun di daerah, sehingga dalam setiap tahun angka kemiskinan terus menurun,”beber Guanhin.

Sementara itu SPTR PNPM Mandiri Perdesaan Rademan dalam kesempatan yang sama menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan salah satu ruang untuk mengakomodir berbagai masalah dan kendala yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga dalam program PNPM Mandiri Perdesaan tersedia ruang belajar masyarakat (RBM), sehingga dalam kegiatan work shop juga akan dibentuk kelompok kerja (Pokja) yang bertugas untuk menyaring dan menampung berbagai masukan yang disampaikan masyarakat, sehingga menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan ini,” pungkasnya

READ MORE - PNPM Mandiri Gelar Workshop dan DOK RBM

Kejanggalan Slip Penarikan Dana PNPM

Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten (FK) Paser, Kalimantan Timur, Imam Subarkah, Jumat (3/6/2011), mengungkapkan kejanggalan slip penarikan dana PNPM Kecamatan Muara Samu sebesar Rp 363,5 juta.

Masalah ini membuat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Muara Samu harus berurusan dengan hukum terkait kasus dugaan penggelapan dana PNPM.

Kejanggalan ini berawal dari pembatalan slip penarikan dana per tanggal 30 Maret sebesar Rp 263,5 juta. Slip penarikan dana PNPM untuk Muara Samu sudah ditandatangani oleh empat orang, sebelum slip itu sampai ke tangan petugas bank, ia sempat melihat nilai dana yang akan ditarik lebih besar dari yang sudah disetujui.

"Kita sudah menyetujui dana yang diambil Rp 255,5 juta, makanya saya terkejut sekali ketika nilai yang akan ditarik berubah menjadi Rp 263,5 juta. Saya suruh dia (UPK-red) menggantinya, dan slip penarikan yang kita batalkan saya minta dimusnahkan. Nah, belakangan diketahui slip itu tidak dimusnahkan, tapi disimpannya secara diam-diam," kata Imam.

Singkat cerita, lanjut Imam, tanggal 30 Maret itu terjadi transaksi pengambilan dana PNPM untuk Muara Samu sebesar Rp 255,5 juta. Sampai disitu, ia mengira tidak ada masalah lagi, namun saat mengikuti rapat koordinasi di Samarinda, fasilitor PNPM yang baru ditugaskan di Muara Samu menerima keluhan sulitnya mengindentifikasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM.

Melalui pengaduan itu, FK PNPM Paser tanggal 19 Mei berangkat ke Muara Samu untuk melakukan audit, tetapi UPK Muara Samu kurang koperatif. Oleh karena itu, tanggal 20 Mei diminta bersama- sama untuk mengcross checknya di bank, dan printout rekening memperlihatkan kalau terjadi dua kali transaksi penarikan dana, yakni tanggal 30 Maret dan tanggal 5 April.

Sesuai komitmen rekening kolektif, jika tidak ada kesepakatan tambahan yang dicantumkan, seharusnya pada saat penarikan dana tanggal 5 April itu harus dihadari empat orang, diantaranya FK, tokoh masyarakat penerima manfaat BLM dan UPK itu sendiri. Namun pada tanggal 5 April, cuma dihadiri oleh UPK Muara Samu.

"Kesepakatan tambahan, misalnya rekening ini bisa ditarik kalau dihadiri satu orang, kalau tidak ada persyaratan tambahan itu, maka empat-empat harus hadir pada saat pencairan. Itu kejanggalan pertama, kejanggalan kedua adalah UPK Muara Samu mencairkan dana Rp 363,5 juta dengan menggunakan slip setoran yang kami nyatakan batal di tanggal 30 Maret," urainya.

Bagaimana dengan nilai nominal yang tertera dalam slip penarikan sebesar Rp 263,5 juta, tambah Imam, oleh UPK Muara Samu nilai nominal yang berupa angka 2 dirubah hingga membentuk angka 3, sedangkan nilai nominal berbentuk tulisan dua, hurup a dicoret-coret, u diganti jadi a, d dirubah menjadi g, didepan g ditambah huruf t dan i, sehingga membentuk kata tiga.

"Jelas sekali perubahannya, malah huruf t dan i sampai ditulis di luar kotak yang disediakan, tapi herannya kenapa bisa lolos dari bank. Mengenai mengapa UPK Muara Samu tetap menggunakan slip yang batal tadi, itu karena ada tanda tangan kami berempat, salah satu syarat untuk bisa mencairkan dana PNPM," pungkasnya.

READ MORE - Kejanggalan Slip Penarikan Dana PNPM

Ketua UPK Muara Samu Diduga Gelapkan Dana PNPM

Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Muara Samu Arubiyono alias Bagong, dilaporkan oleh Fasilitator PNPM Kabupaten (FK) Paser, Kalimantan Timur ke Polres Paser, terkait dugaan penggelapan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 363,5 juta.

Ditemui Tribun di Sekretariat PNPM Paser, Rabu (1/6/2011), FK PNPM Paser, Imam Subarkah mengatakan, pihaknya mengadukan UPK Kecamatan Muara Samu itu pada tanggal 20 Mei lalu, dan sekarang yang bersangkutan (Arubiyono) menginap di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Paser.

"Setelah kita cross check di bank, ternyata ada penarikan dana BLM yang tidak sesuai prosedur pada tanggal 5 April lalu sebesar Rp 363,5 juta. Sebenarnya kita ingin sama-sama mengcrosschecknya, tapi Arubiyono tidak datang, sedang berada di Balikpapan dengan alasan bapaknya sakit, sehingga persoalan ini pun kita adukan ke Polres Paser," kata Imam.

Dugaan penggelapan ini menurut Imam berawal dari pembatalan slip penarikan dana per tanggal 30 Maret sebesar Rp 263,5 juta, sebab jumlah dana yang semestinya ditarik sebesar Rp 255,5 juta.

Karena nilainya dianggap keliru, slip penarikan diganti dengan besaran yang direkomendasikan, sehingga pada tanggal 30 Maret terjadi pencairan dana BLM sebesar Rp 255,5 juta.

"Ada empat orang yang harus hadir dan menandatangani slip penarikan dana tersebut, di antaranya saya sendiri, UPK dan dua orang lainnya. Nah, slip penarikan Rp 263,5 juta itu sempat ditanda tangani kami berempat, tapi kami batalkan setelah mengetahui nilainya melebihi dari yang dianjurkan. Kepada yang bersangkutan diminta agar slip penarikan Rp 263,5 juta dimusnahkan," bebernya.

Sampai di sini, lanjut Imam, ia mengira tidak ada masalah lagi, bekerja seperti biasa, yakni mendampingi pemberdayaan masyarakat desa menuju kemandirian. Kebetulan saat ia mengikuti rapat koordinasi di Samarinda, ada fasilitor baru ditugaskan ke Muara Samu, fasilitator PNPM baru itu menerima keluhan kalau dana BLM Muara Samu sulit diindentifikasi.

Berdasarkan pengaduan ini, FK PNPM Paser berangkat ke Muara Samu untuk melakukan audit pada tanggal 19 Mei, sedangkan yang bersangkutan saat dikonfirmasi mengatakan kalau dana BLM yang darik baru Rp 255,5 juta, sehingga saldo di rekening UPK sebesar Rp 744,5 juta.

Namun saat diminta menunjukkan buku rekeningnya, Arubiyono beralasan kalau buku rekeningnya sekarang sedang diperbaiki oleh bank.

"Karena ada indikasi yang mencurigakan, pihak kita pun mendesak Arubiyono untuk bersama-sama mengcrosschecknya di bank pada tanggal 20 Mei, tapi dia tidak datang, dan pihak kita tetap melakukannya, dari situ lah diketahui ada dua kali transaksi penarikan dana, tanggal 30 Maret dan tanggal 5 April," tuturnya.

Khusus penarikan 5 April dilakukan Aribiyono sendiri di bank, dia menggunakan slip penarikan (slip yang dibatalkan) yang dibuat tanggal 30 Maret. Sedangkan nilai yang semula Rp 263,5 juta dirubah menjadi Rp 363,5 juta.

"Saya kira slip penarikan yang kami batalkan itu sudah dimusnahkan, tapi ternyata secara diam-diam disimpannya," terangnya.

Sementara itu, Kapolres Paser AKBP Ade Yaya Suryana didampingi Kasat Reskrim Polres Paser AKP Tohari Kuswitanto membenarkan penahanan terhadap Arubiyono. Terkait dugaan yang dituduhkan kepadanya, polisi telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.


Sumber : Tribunenews.com

READ MORE - Ketua UPK Muara Samu Diduga Gelapkan Dana PNPM

UPK PNPM Cibalong Gelar Diskusi Ilmiah

Untuk merealisasi program pemberdayaan masyarakat, UPK PNPM Cibalong menggelar forum diskusi ilmiah. Acara ini merupakan sebuah agenda rutin yang diselenggarakan di sekretariat UPK dan dihadiri para pelaku pembangunan Kecamatan Cibalong, termasuk para kades, sekdes, UPK dan staf Kecamatan Cibalong. Seperti yang berlangung petang kemarin. Tema diskusi seputar pengembangan daerah melalui kesadaran jurnalistik yang dihadiri semua jajaran muspika dan kades.
“Ini bagian dari rencana kami untuk mengoptimaliasasi rencana pembangunan daerah kami melalui UPK. Yang kami bangun bukan cuma sisi fisik, tetapi juga dari segi mentalitas dan intelektualitasnya,”ujar Machmoed Yusuf SFil, sekretaris UPK Cibalong.

Kedepan, katanya, akan dilangsungkan pula tema diskusi lain yang beragam. Bukan hanya seputar kajian teoritis, tetapi juga kajian tematik dan aktual. Nantinya tiap peserta akan secara giliran menjadi penyaji dan pemateri. Bahkan nantinya akan diundang pula narasumber ahli di bidangnya untuk lebih memberikan pencerahan ilmiah, baik dari kalangan akademisi, politisi, maupun pejabat publik

READ MORE - UPK PNPM Cibalong Gelar Diskusi Ilmiah

UPK Kec. Makale bekerja sama dengan Kec. Makale Selatan Mengadakan pelatihan KPMD T. A. 2011

Melanjutkan tahapan kegiatan PNPM Mpd Tahun Anggaran 2011, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Makale bekerja sama dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Makale selatan menyelenggarakan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang (KPMD/K) di Hotel Pantan Makale. Kegiatan ini diikuti sekitar 83 peserta yang terdiri dari peserta Kec. Makale sebanyak 45 Orang dan peserta KPMD/K dari Kec. Makale Selatan sebanyak 38 orang. kegiatan ini sendiri menurut rencana akan berlangsung selama 5 hari, yang pembukaannya dimulai sejak tanggal 15 Mei 2011 dan akan berakhir pada tanggal 20 Mei 2011.
Tujuan yang ingin dicapai dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pembekalan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan KPMD/K dalam memfasilitasi masyarakat untuk mampu mengawal proses pengintegrasian, pembentukan kader di masyarakat dan pembangunan partisipatif yang diwujudkan dengan pengawalan penyusunan RPJMDesa.

Sementara itu, hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah :

1.  KPMD/K mampu mengetahui dan memahami tentang pengintegrasian PNPM Mandiri Perdsaan ke dalam sistem pembangunan reguler.
2. KPMD/K memiliki kemampuan untuk menemukan dan memfasilitasi terbentuknya kader di masyarakat.
3. KPMD/K memiliki kemampuan dalam memfasilitasi penyusunan RPJMDesa.
4. KPMD/K memiliki kemampuan memfasilitasi PKD di masyarakat.

READ MORE - UPK Kec. Makale bekerja sama dengan Kec. Makale Selatan Mengadakan pelatihan KPMD T. A. 2011

Kerjasama UPK Puncu dengan Universitas Trunojoyo 2011

Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Puncu telah lama menjalin kerjasama dengan Universitas Trunjoyo Madura, dengan di jembatani oleh Ketua BKAD Kec. PUNCU Hery Cahyono S, Sp telah lama terjalin kerjasama dalam brbagai hal. dalam kesempatan ini untuk memperkuat kelompok SPP yang dimiliki UPK sekarang berjumlah sekitar 250. UPK Kecamatan puncu mengadakan Pelatihan- pelatihan yang bekerjasama dengan Fakultas Pertanian TRUNIJOYO.

tanggal 11 Desember 2010 UPK beserta rombongan antara lain perwakilan kelompok SPP dari masing masing desa, KPMD, BP-UPK, Tim Verifikasi, BKAD, serta undangan Bpk. Y. Kusno, Faskab yang diwakili oleh mbak Rini berangkat menuju pulau madura.
perjalanan di tempuh sekitar 4 jam.

tiba disana kita sudah disambut oleh panitia dari fakultas pertanian Unijoyo
acara di mulai pukul 10.00 dengan agenda, pembuatan keripik buah, buah kering, nugget dari lele, pembuatan minyak atsiri (kayu putih). menarik.... dengan antusias peserta acara berjalan cukup lancar. dengan adanya pelatihan seperti ini diharapkan akan bisa memperkuat kelompok SPP yang ada. dan pelatihan ini dapat di kembangkan oleh para peserta

READ MORE - Kerjasama UPK Puncu dengan Universitas Trunojoyo 2011

Tim Verifikasi Calon UPK Loloskan 6 Nama

Tim Verifikasi penerimaan calon pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, menyatakan enam peserta tes lulus dalam tahap pertama seleksi. Keenamnya berhak mengikuti seleksi selanjutnya.

Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Katibung Ismail Ali Husin, didampingi Tri Supriati, fasilitator kecamatan, mengatakan keenam nama itu adalah Hartono dan M. Akhmad untuk calon ketua. Untuk calon sekretaris adalah M. Zulfadli dan Ramdoni, sedangkan untuk calon bendahara adalah Wilda Sari dan Humaidi.

"Keenam nama tersebut akan diajukan dalam musyawarah antardesa (MAD) yang akan dilaksanakan kemudian. Dari enam nama itu, akan dipilih tiga untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara UPK PNPM MP Katibung," kata Ismail Ali Husin.
Pantauan Lampung Post, siapa pun yang nanti ditunjuk tim verifikasi sebagai trio pengurus PNPM MP periode selanjutnya, akan mempunyai tugas berat. Terutama menyangkut simpan pinjam perempuan (SPP) yang hingga akhir Maret 2011, tunggakan mencapai Rp289.805.000. SPP sendiri ialah jenis pinjaman untuk ibu rumah tangga yang mengajukan proposal usaha.

Sumber : Lampung Post

READ MORE - Tim Verifikasi Calon UPK Loloskan 6 Nama

UPK PNPM-MP BERORIENTASI PADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

SEMARANG - Sejumlah 461 UPK se Jateng dengan aset tidak kurang Rp 901 milyar (Kondisi Desember 2010) mampu memberikan daya ungkit bagi kehidupan masyarakat miskin di pedesaan. Sebanyak 77.500 orang yang bergerak di usaha kecil mencecap aliran modal usaha dari UPK PNPM di wilayah masing-masing. Inilah pengejawantahan Bali Ndeso Mbangun Deso di level bawah.
Itu semua tentu tidak bisa dilepaskan dari peran pengelola UPK yang tersebar di 29 Kabupaten lokasi PNPM-MP, FK, Faskab dan Korprov dan Satkernya. Lantas, bagaimana membangun penguatan kapasitas kelembagaan UPK itu sendiri. Untuk itulah, diselenggarakan seminar regional pengembangaan kelembagaan UPK menuju keberdayaan ekonomi rakyat melalui PNPM-MP.


Agenda ini berlangsung di Aula Bapermades Prov. Jateng, 15 April 2011 yang diikuti oleh unsur Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), fasilitator PNPM-MP kecamatan dan Kabupaten se Jateng serta SKPD Bapermades Kabupaten se Jateng. Seminar dibuka oleh Kepala Bapermades Prov. Jateng.

Agenda strategis ini dimaksudkan mampu meningkatkan kapasitas pengurus UPK dalam melayani masyarakat miskin di pedesaan dan optimalisasi peran dan fungsi BKAD dalam fungsi kerjasama antar desa.

Langkah-langkah strategis dalam pengembangan UPK, diantaranya menggalang kerjasama/sinkronisasi program secara sinergis, berorientasi kepada masyarakat miskin, menggerakkan dan melaksanakan kegiatan sektor informal, sektor unggulan masyarakat, mengelola modal usaha bersama yang dikelola UPK sebagai asset rakyat peduli pada rakyat miskin dan bagi SKP terkait harus meningkatkan pengendalian PNPM-MP, demikian diungkapkan Kepala Bapermades Prov. Jateng dalam sambutan seminar tersebut.

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian Jambore UPK PNPM-MP Jateng 2011. Untuk Jambore berlangsung di Stadion Tri Lomba Juang Semarang, di samping ada pameran produk unggulan masing-masing UPK juga diselenggarakan kegiatan lomba memasak dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) yang dibuka oleh Gubernur Jateng pada hari Sabtu (16/4).


Ke depan tantangan UPK dan PNPM-MP umumnya adalah secara terus menerus harus mampu menurunkan angka kemiskinan Jateng yang saat ini menempati 16,56% dari 34 juta penduduk yang sebagaian besar bermukim di pedesaan. UPK telah menjadi pilihan masyarakat dengan sektor perdagangannya tanpa mengabaikan sektor pertanian sebagai basis pedesaan. Inilah terjemahan fungsi UPK dalam layanan keuangan masyarakat, lebih fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) dan dengan prosedur/mekanisme yang lebih fleksibel bagi masyarakat pedesaan.

UPK merupakan bagian atau sub system PNPM-MP dengan ciri berbasis masyarakat, kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membuka peluang luas bagi pengembangbiakan partisipasi masyarakat


Sumber : http://www.jatengprov.go.id/

READ MORE - UPK PNPM-MP BERORIENTASI PADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Kantor baru UPK PNPM Tulangbawang diresmikan

Bupati Tulangbawang (Tuba) Abdurrachman Sarbini meresmikan kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK), berikut kepengurusannya, Rabu (13/4/2011). UPK berfungsi sebagai pengelola dana PNPM Mandiri Pedesaan di Tuba.

Lahan seluas 10 x 11 meter tempat didirikannya kantor UPK di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, merupakan hibah dari masyarakat setempat.

Abdurrachman mengatakan, pembangunan kantor ini bertujuan untuk menunjang aktivitas dan kelancaran pelayanan masyarakat, atas fungsi pengelola dana bergulir dari pemerintah untuk masyarakat pedesaan tersebut.

"Ini juga untuk penguatan kelembagaan ekonomi mikro non bank dan non koperasi, berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2010," ujar Mance, sapaan akrab Abdurrachman, kepada Tribunlampung.co.id . (*)


Sumber : www.Tribunlampung.co.id

READ MORE - Kantor baru UPK PNPM Tulangbawang diresmikan

Mantan Ketua UPK menggelapkan dana PNPM

Mantan Ketua Unit Pelaksana Kecamatan (UPK) Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Edi Kurniawan, menggelapkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) senilai Rp602,5 juta di tahun anggaran 2010.

Fasilitator Keuangan PNPM-MP Kabupaten Mamuju, Sryati yang dikonfirmasi di Mamuju, Rabu, membenarkan, telah terjadi penggelapan dana PNPM-MP yang dilakoni oleh mantan ketua UPK Tommo dengan menyalahgunakan anggaran untuk pembangunan di wilayah itu.

Menurutnya, perbuatan pelaku yang melakukan penggelapan dana ini telah dilaporkan secara hukum ke Polres Mamuju pada 22 Desember tahun 2010.

"Saat kami melakukan audit internal atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tahun 2010, kami menemukan adanya penyimpangan atas penggunaan dana PNPM-MP sekitar Rp602,5 juta," katanya.

Ia mengemukakan, pelaku telah mengakui telah menyalahgunakan penggunaan dana tersebut diantaranya dana BPNPM-MP sebesar Rp133 juta lebih, dana dokumen perencanaan senilai Rp1,5 juta, dana pengembalian SPP sebesar Rp466 juta lebih dan dana OP UPK sekitar Rp2 juta.

"Total dana yang disalahgunakan oleh pelaku mencapai Rp602,5 juta sehingga beberapa program pembangunan di Desa Tommmo menjadi terbengkalai," katanya.

Untuk menyelamatkan pengembalian dana tersebut kata dia, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan melakukan penyitaan aset kepemilikan oleh pelaku diantaranya satu unit motor vega, sebidang tanah kebun seluas 2 hektare, tanah perumahan seluas 10 hektare, satu buah rumah beserta tanah.

"Kami masih berikan kesempatan hingga Maret 2011. Apabila tidak dilakukan pembayaran maka aset ini akan dilakukan penyitaan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku," katanya.

Dia mengatakan, pelaku berkewajiban untuk mengembalikan dana yang digelapkan ini dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum karena ini murni pelanggaran pidana tentang undang-undang tindak pidana korupsi.

Sryati mengemukakan, daerah Tommo rawan masuk kategori daerah bermasalah PNPM-MP apabila tidak dilakukan penyelesaian hingga batas waktu yang telah ditentukan.

"Jika Tommo masuk kategori daerah bermasalah PNPM-MP, maka jelas akan menjadi kerugian bagi masyarakat Tommo karena tidak akan lagi mendapatkan dana dari program ini,"kata sryati yang juga Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Mamuju.

READ MORE - Mantan Ketua UPK menggelapkan dana PNPM

Hasil Audit BPKP terhdap Pelaksanaan PNPM Tana Toraja T. A. 2010

SIMPULAN HASIL AUDIT

PROGRAM PNPM - MP KAB. TANA TORAJA TA. 2010

Oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan

• Realisasi fisik kegiatan program PNPM-MP Kab. Tana Toraja per 31 Desember 2010, hanya mencapai 65,12%, sedangkan realisasi pencairan dana 100%, sehingga terdapat pengendapan dana di Rekening UPK (Unit Pengelola Kegiatan).
• Pelaksanaan paket pekerjaan jalan beton pada 4 kecamatan, belum selesai

1. Kecamatan Bonggakaradeng (Ratte Buttu 900m & 780 m)
   
2. Kecamatan Saluputti (Salu Tandung 887 M, Ra'bung Drainasse 178M)

• Terdapat Mark Up dalam perhitungan volume bahan pekerjaan jalan Beton pada 4 kecamatan sebesar Rp.664.764.661,-

1. Kecamatan Mengkendek  Rp.95,900,805.00
2. Kecamatan Bonggakaradeng  Rp.185,723,334.00
   
3. Kecamatan Saluputti  Rp.148,688,680.00
   
4. Kecamatan Rembon  Rp.214,451,842.00
   

URAIAN	Menurut SNI	Menurut RAB	Selisih
1. Pasir	0,52	0.54	0,02
2. Kerikil	0,78	0,82	0,04
3. Semen	4,64 Zak	6,46 Zak	1,82 Zak

• Tingkat perputaran SPP sangat rendah, sehingga terdapat pengendapan dana di Rekening UPK

1. Kec. Mengkendek Rp. 301.817.350 - 1.383.694.425 (17.91%)
2. Kec. Sangalla' Utara Rp. 109.934.500 - 204.274.916 (34.99%)
   
3. Kec. Sangalla' Selatan Rp.305.487.000 - Rp.390.536.633 (42.84%)
   
4. Kec. Sangalla' Rp.83.333.034 - Rp.105.305.301 (44.18%)
   
5. Kec. Rantetayo Rp.374.238.600 - Rp.251.591.000 (59.80%)
   
6. Kec. Malimbong Balepe' Rp.445.280.982 - Rp.199.715.707 (69.04%)
   

READ MORE - Hasil Audit BPKP terhdap Pelaksanaan PNPM Tana Toraja T. A. 2010

UPK PNPM Bisa Untuk Antisipasi Jeratan Renternir Dan Ijon

Sejak tahun 1999 sampai tahun 2010, perguliran modal dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Wonogiri telah terakumulasi menjadi Rp.42.089.641.746 yang tersebar di 23 Kecamatan se-Wonogiri.

Sampai Maret lalu, perkembangan dananya mencapai Rp.57.440.237.496, atau laba sebesar Rp.15.350.595.750. Seperti dilaporkan Kepala Bapermas Kabupaten Wonogiri Semedi Budi Wibowo, SH saat mendampingi Bupati Wonogiri meresmikan gedung Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd di Nguntoronadi, Kamis (14/4). UPK merupakanorgan PNPM-MPd yang dalam perkembangannya menjadi lembaga pengelola micro finance tanpa meninggalkan tugas pokoknya yaitu sebagai pengendali PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kecamatan.

Khusus untuk tahun 2010, laba UPK mencapai Rp 6.347.259.939. Jumlah tersebut didapat melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang berjumlah 687 kelompok atau 6.870 orang. ”Sistem perguliran dana model tanggung renteng dalam satu kelompok usaha seperti yang dikembangkan PNPM ini telah mampu meningkatkan disiplin masyarakat dalam mengelola perkreditan.

Sekaligus mampu meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Semedi. Laba dana perguliran tahun 2010, disebut Semedi, selain untuk penguatan modal dan kelembagaan, juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan keluarga miskin yang meliputi pemberian kambing sejumlah 1.700 ekor dan pemugaran 150 rumah tidak layak huni. Sementara Bupati Danar Rahmanto sangat menyayangkan jika dalam kondisi akumumulasi dana di UPK tersedia banyak, tapi masih terjadi praktik rentenir dan sistem ijon dimasyarakat.

Bupati mengharuskan agar UPK yang bersegmentasi masyarakat miskin harus menjadi jalan keluar bagi masyarakat agar tidak terjerat utang piutang model rentenir dan ijon. ”UPK harus berani menyiasti strategi perguliran dana dengan suku bunga tidak lebih dari 1%, tanpa agunan dan cepat. Inovatif, tidak harus bulanan, mampu melayani jangka pendek maupun panjang sesuai kesepakatan,” harap Bupati.



Sumber : http://www.infowonogiri.com

READ MORE - UPK PNPM Bisa Untuk Antisipasi Jeratan Renternir Dan Ijon

Kantor UPK PNPM Kec. Cempaka Kab. Cianjur di serbu warga

Ratusan warga yang berasal dari empat desa di wilayah Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur melakukan aksi unjuk rasa di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Campaka di Jalan Kaum- Warung Bitung, Campaka, kemarin.

Massa berunjukrasa, untuk mempertanyakan proses perangkingan yang dilakukan oleh petugas UPK PNPM Mandiri terkait desa-desa yang memperoleh bantuan perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum (fasum). Informasi yang berhasil dihimpun, warga dari empat desa tersebut masing-masing masing-masing Desa Sukajadi, Desa Mekarjaya, Desa Cidadap dan Desa Margaluyu, datang ke kantor UPK PNPM, dengan cara mengendarai pengrusakan sejumlah properti kantor, bahkan papan plang nama kantor turut dirusak.

Massa juga melempari kantor UPK PNPM Mandiri Kec. Campaka dengan tomat busuk sebagai bentuk protes. Namun beruntung, aksi bisa diredam oleh sesama pendemo sehingga tidak berujung anarkis.Koordinator aksi, Yusuf Sugilar menuturkan, Kec. Campaka memeroleh bantuan dana PNPM Mandiri tahun 2011 sebesar Rp 3 milyar. Jumlah itu, akan dialokasikan untuk sebelas desa. Namun, dana untuk pembangunan infrastruktur dan sarana fisik untuk fasilitas umum masyarakat hanya dialokasikan untuk enam desa berdasarkan hasil verifikasi pihak terkait. Kami tidak mengerti dengan aturan-aturan yag dikeluarkan oleh petugas PNPM Mandiri terkait aturan perangkingan, karena setelah kami survei, desa-desa yang dapat bantuan ternyata jalannya sudah bagus,sedangkan jalan di desa kami rusak parah, seperti jalan antara Rogong Pasir Gajah di Desa Sukajadi, katanya, kemarin.

Menurutnya, program PNPM Mandiri di Campaka tidak memenuhi azas keadilan. Padahal, di empat desa tersebut sangat layak tersentuh program tersebut. Jalan di desa kami lebih rusak dibandingkan jalan-jalan desa yang dapat program. Tapi kenapa justru kami yang tidak dapat, protes Yuyus. Atas kejanggalan itu, pihaknya mendesak pemerintah setempat dan pihak terkait untuk segera melakukan pengkajian ulang terkait perangkingan dari Program PNPM Mandiri tersebut, Kami hanya menuntut keadilan saja, karena kami sama-sama warga sini (Campaka-red), tegasnya.

Terpisah, salah seorang perwakilan dari UPK PNPM Mandiri Kec. Campaka menjelaskan, penunjukkan enam desa yang memeroleh program pembangunan sarana fisik tersebut sudah melalui mekanisme yang ada. Sebab, penunjukan tersebut berdasarkan hasil verifikasi tim terhadap seluruh desa yang masuk wilayah administrasi Kec. Campaka. Mengingat anggarannya tidak akan mencukupi untuk mengcover kebutuhan per desanya kalau semua desa dapat, maka untuk tahun ini hanya enam desa dulu yang dapat, imbuhnya.



Sumber : http://www.cianjurcybercity.com/

READ MORE - Kantor UPK PNPM Kec. Cempaka Kab. Cianjur di serbu warga

Mantan Ketua UPK di tangkap Kejaksaan

Mantan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sedayu Kab Bantul, berinisal Ktt (perempuan 22 th) warga Desa Argodadi Kec Sedayu, Kamis tanggal 17 Maret petang ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Bantul di persembunyiannya di wilayah Dam Yugo Desa Srigading Kec Sanden Bantul. Kasie Intel Kejari Bantul Putro Haryanto, SH bersama beberapa staffnya kemarin mengatakan, Ktt ditangkap karena menilep dana (bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan/SPP) di PNPM-MPd Kec Sedayu senilai 190 juta.
Ktt melakukan korupsi dana (bergulir) PNPM-MPd Kec Sedayu sejak tahun 2008 (baru ketahuan tahun 2009). Dana yang dikorup Ktt berasal dari pembentukan 12 kelompok pemanfaat fiktif dan membawa angsuran dari 15 kelompok lainnya. Dari pengumpulan dana 12 kelompok fiktif dan dana angsuran 15 kelompok tersebut terkumpul Rp. 190 juta. Dana tersebut tidak dibukukan di Bendahara UPK tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
Pelaporan Ktt ke Kejaksanaan Negeri Bantul dilakukan melalui kesepakatan di MAD Khusus setelah penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil dan bahkan yang bersangkutan meninggalkan rumahnya menghilang. Forum MAD kemudian menyepakati melaporkan kasus ini ke Satker PNPM-MPd Kab Bantul dan diteruskan ke Bupati yang kemudian memerintahkan Inspektorat Daerah turun tangan melakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan bersama Satker Kabupaten dan Inspektorat Daerah kemudian diteruskan ke Kejaksanaan Negeri Bantul untuk dilakukan penyelidikan.
Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pemanggilan saksi-saksi termasuk dari unsur UPK, Pengurus MAD, BP-UPK dan FasKab maka akhirnya Kejaksaan Negeri melakukan penangkapan terhadap Ktt. Ketika ditanya petugas di tempat penangkapan kemarin, Ktt mengaku dana tersebut sudah habis dipakai untuk kepentingan pribadi. Untuk pemeriksaan lanjutan, Ktt masih ditahan di Kejari Bantul.

READ MORE - Mantan Ketua UPK di tangkap Kejaksaan

Pengurus Baru FORUMTA Terbentuk

Forum Komunikasi Unit Pengelola Kegiatan (FORUMTA) yang selama beberapa tahun terakhir terlelap dengan tidurnya, kembali menggeliat. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Kegiatan Musyawarah Besar Forum Komunikasi Unit Pengelola Kegiatan Kab. Tana Toraja yang pembukaannya di lakukan oleh Kepala BPM Kab. Tana Toraja, Bapak Yulianus Tandisau, SIP, di Hotel Sangalla’, tanggal 15 Agustus 2010. Pada kegiatan tersebut turut hadir Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Bapak Suherman Azis. SP, Asisten Faskab Tana Toraja, Bapak Syarifuddin. SIP, Assisten Lingkungan Bapak Ichsan, SP, serta Faskeu Bapak Ruslan Remmang, SH. Selain dari Fasilitator Kabupaten, juga hadir Mantan Ketua Forum UPK Tana Toraja, Bapak Herman Pane.
Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama 2 Hari. yaitu tanggal 15 sampai dengan 16 Agustus 2010.
Forum ini sebenarnya telah dibentuk sejak tanggal 28 Juni 2006, melalui rapat seluruh pengurus UPK se- Kab. Tana Toraja, yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), bersama-sama dengan pengurus PNPM tingkat Provinsi, KM-KAB, KMT, Pendamping UPK dan para FK bertempat di Aula Kantor PMD Jl. Ibu Tien Soeharto.
Namun dalam perjalanannya Forumta mengalami beberapa kendala yang menyebabkan Forumta tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. hal ini berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun.
kembali kepada perhelatan akbar Forum Komunikasi Unit Pengelola Kegiatan (FORUMTA) Kab. Tana Toraja, bahwa Salah satu agenda penting yang akan dibahas dalam musyawarah ini adalah pemilihan Pengurus Baru periode Tahun 2010 sampai dengan 2013. disamping itu, Agenda lain yang tak kalah pentingnya adalah Pembahasan Revisi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga organisasi.
Peserta yang akan ikut dalam mubes ini adalah para utusan Unit Pengelola Kegiatan dari 19 kecamatan se Kab. Tana Toraja ditambah 3 wakil kecamatan lokasi Pilot Green KDP (Lingkungan Mandiri Perdesaan). Namun demikian yang sempat hadir hanya Sebanyak 15 Kecamatan.
Keputusan-Keputusan penting yang berhasil di ambil adalah terpilihnya pengurus inti periode 2010 – 2013. yang terdiri dari :

Nataniel Iran Tokko’, SE sebagai KETUA
Meky Sanda, ST, sebagai Sekretaris
Ruth Y. Padang sebagai Bendahara

Dalam sambutan sebelum melantik pengurus terpilih, Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja menyatakan kebanggaannya atas kemauan yang kuat dari para anggota FORUMTA untuk menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan FORUMTA.
Sementara itu Fasilitator Keuangan (FASKEU) Kab. Tana Toraja , Bpk. Ruslan Remmang, SH, dalam sambutannya mengingatkan bahwa tujuan dari pada dibentuknya Forum ini adalah Melestarikan dan mengembangkan aset dan keuangan UPK, mengawal Prinsip, nilai dasar dan mekanisme PNPM, serta pengembangan dan penguatan kelembagaan UPK. pada bagian akhir dari sambutannya, FASKEU kab. Tana Toraja menyampaikan selamat kepada pengurus terpilih.
Keputusan lain yang berhasil di tetapkan dalam musyawarah ini adalah dibentuknya Tim Formatur yang terdiri dari 9 orang. dimana tim Formatur ini diberikan mandat untuk melanjutkan pembentukan bidang-bidang yang merupakan bagian dari pada organisasi. Tim Formatur ini terdiri dari

1. Nataniel Iran Tokko’, SE
2. Meky Sanda, ST
3. Ruth Y. Padang, MSi
4. Ruslan Remmang, SH
5. Linggi Sara, S.Sos
6. Wellem
7. Agustina
8. Yonathan
9. Fuad.

READ MORE - Pengurus Baru FORUMTA Terbentuk